Anggaran Dana Gempa Lombok Capai Rp4 Triliun, Duitnya Darimana Saja?

Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Berada di wilayah Cincin Api membuat Indonesia harus selalu siap menghadapi berbagai macam bencana alam, salah satunya gempa bumi. Peristiwa teranyar dan masih terasa dampaknya adalah gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak 29 Juli 2018.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah terjadi 1.002 gempa susulan sejak gempa utama 7 Skala Richter (SR) pada 5 Agustus 2018 hingga 22 Agustus 2018 pukul 14.00 WITA. Dari 1.002 gempa tersebut, terdapat 45 kali gempa dirasakan dengan magnitude 3-6,9 SR pada kedalaman 10-23 km. Akibat serangkaian gempa bumi tersebut, data BNPB per 22 Agustus 2018 pukul 04.00 WITA mencatat terdapat 402.529 warga pengungsi, 555 warga meninggal dunia, 76.765 rumah rusak berat, serta 1.229 fasilitas umum dan tempat ibadah rusak.

Anggaran Dana Gempa Lombok Capai  Rp4 Triliun, Duitnya Darimana Saja?
ILUSTRASI. Kerusakan akibat gempa dan tsunami di Palu

Terkait bencana ini, Pemerintah tidak menetapkan statusnya sebagai bencana nasional. Kendati demikian, Presiden Joko Widodo memastikan penanganan bencana itu tetap berskala nasional.

Untuk menegaskan komitmen tersebut, pada 23 Agustus 2018, Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB.

Melalui Inpres tersebut, Presiden menyebut penanganan dampak gempa Lombok akan dilakukan secara nasional. “Inpres sudah. Nanti yang paling penting adalah penangannnya secara nasional telah kami lakukan bersama provinsi dan kabupaten,” ungkap Presiden di Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Presiden menegaskan Inpres ini menjadi payung hukum bagi seluruh kementerian dan lembaga yang bekerja di lapangan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kawasan terdampak gempa yang berulang kali mengguncang Lombok dan sekitarnya.

“Penerbitan Inpres dilakukan supaya perbaikan bisa dilakukan dalam waktu cepat, sehingga masyarakat bisa memiliki tempat tinggal kembali dan kegiatan ekonomi bisa bergerak. Kami harapkan Lombok bisa pulih kembali,” tuturnya.

Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada 19 menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Gubernur NTB, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, dan Wali Kota Mataram, untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi itu.

Disebutkan dalam Inpres, proses rehabilitasi dan rekonstruksi sarana berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian agar aktivitas bisa berfungsi kembali diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Desember 2018, dan sarana lain diselesaikan paling lambat Desember 2019.

Ihwal rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun telah memulainya sejak 21 Agustus 2018, khususnya untuk infrastruktur dasar seperti rumah, pasar, dan fasilitas pendidikan, yakni dengan melatih Fasilitator Lapangan (FL) dari unsur Ditjen Cipta Karya dan mahasiswa yang nantinya akan mengajari dan mengawasi warga dalam membangun infrastruktur tersebut secara mandiri.

Perlukah Status Bencana Nasional?

Gubernur NTB, TGB Muhammad Zainul Majdi mengatakan penanganan bencana gempa yang melanda Lombok dan NTB skalanya sudah nasional walaupun tidak berstatus bencana nasional. Selama ini, Pemerintah Kabupatan NTB bersama BNPB, Basarnas dan TNI Polri terus berkoordinasi dan memobilisasi banyak personel dan alat-alat berat yang dibantu dari pusat untuk membantu pemulihan dan merehabilitasi sarana yang terdampak gempa.

“Dengan potensi yang ada, pemerintah masih mampu mengatasi penanganan darurat bahkan sampai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana nanti. Penanganan bencana saat ini skalanya sudah nasional dan all-out,” ucap TGB.

Menurutnya, pemerintah pusat terus mendampingi dan memberikan penguatan kepada pemerintah daerah seperti bantuan anggaran, pengerahan personel, bantuan logistik dan peralatan, manajerial dan tertib administrasi.

“Lombok dan Sumbawa ini cukup luas, tidak semua daerah terpapar gempa. Khususnya daerah-daerah wisata seperti KEK Mandalika, Senggigi dan Pulau Moyo dan lainnya masih dapat dikunjungi wisatawan. Apabila gempa Lombok ini dinyatakan sebagai bencana nasional, maka Pulau Lombok dan Sumbawa akan ‘mati’ dan pemulihannya akan lama. Padahal sektor pariwisata adalah salah andalan pertumbuhan ekonomi NTB, selain pertanian,” terang TGB.

Gempa Kapan Berhenti?

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan potensi gempa di Indonesia sangat tinggi. Pihaknya menegaskan agar masyarakat tetap waspada namun jangan panik. Pasalnya, Indonesia memang masih akan mengalami gempa, mengingat Indonesia adalah negeri cincin api dan negeri tumbukan lempeng-lempeng. Hanya saja masyarakat jangan termakan isu bahwa bumi sedang bergerak.

“Guna mengantisipasi ancaman gempa berikutnya, sistem mitigasi bencana harus diperkuat. Termasuk di dalamnya, menyiapkan bangunan rumah agar lebih harmoni dengan gempa dan apa yang harus dilakukan sebelum dan setelah gempa,” jelasnya.

Sejatinya sudah bisa diprediksi patahan akan terjadi di mana saja. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah antisipasi dengan membuat bangunan yang mampu menghadapi guncangan kuat. “Seperti, harus dibuat bangunan yang bila mengalami goncangan bisa bergerak kompak. Dengan demikian tinggal bagaimana menyesuikan dengan konstruksi bangunan, sehingga tidak langsung roboh. Bahkan kendati digoncang gempa kuat, konstruksi bangunan mampu memberi waktu bagi penghuninya untuk meninggalkan bangunan terlebih dulu,” tuturnya.

BNPB: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa NTB Tuntas Paling Lambat 2020

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik dan rumah masyarakat pascagempa yang mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan tuntas paling lambat 2020.

“Agustus 2018 harus selesaikan pendataan. Lalu September 2018 kita akan rapat koordinasi rencana aksi rekonstruksi tingkat pusat. Di Desember 2018 itu selesai pemulihan sarana dan prasaranan vital seperti sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kalau belum, Maret 2019 itu selesai dilaksanakan. Sisa-sisanya di 2020 kita harapkan pemulihan pascabencana selesai,” ujar Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah

Terkait percepatan rekonstruksi rumah-rumah masyarakat, Harmensyah mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sudah mencairkan Dana Siap Pakai (DSP) yang telah dimasukkan ke dalam 12 ribuan buku rekening di BRI. Namun, dana tersebut belum bisa langsung dipakai oleh masyarakat karena akan diberikan pendampingan agar tidak salah dalam penggunannya.

“Termasuk rumah-rumah masyarakat yang rusak juga kita ambilkan dari Dana Siap Pakai. Namun mekanisme pencairannya harus jelas, sehingga dana yang diberikan ke masyarakat itu jadi rumah, bukan jadi motor atau yang lain-lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan,” ujarnya.

Sedangkan mengenai apakah rumah masyarakat akan dibangun ditempat semulau atau direlokasi, pihaknya menuturkan hal tersebut disesuaikan dengan rekomendasi dari Kementerian ESDM berdasarkan zona patahan akibat gempa.

“Prinsipnya build back better and safer. Sekarang sudah dipetakan oleh Kementerian ESDM mana daerah patahan. Kalau misal tidak melewati daerah patahan, rumah bisa tetap dibangun di situ. Tapi kalau dia dilarang untuk membangun di tempat semula, itu harus direlokasi, dan pemda akan segera mencarikan tanah relokasi, dan pemerintah akan bangun rumah dan fasilitas dasarnya,” jelas Harmensyah.

CSR Perusahaan BUMN Disalurkan ke Lombok

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra mengungkapkan Kementerian BUMN memastikan ketersediaan bahan bangunan melalui PT Semen Indonesia, PLN, Pertamina, Bulog, Himbara untuk mengantisipasi keadaan-keadaan darurat paska gempa NTB sehingga kehidupan dapat berjalan terus.

Jumlah bantuan yang telah disalurkan Kementerian BUMN hingga saati ini berjulah sekitar Rp 13 miliar yang berasal dari bantuan CSR (corporate social responsibility) dari BUMN. Selanjutnya BUMN sudah menyiapkan 14 titik lokasi bencana yang mendapat bantuan akomodasi, selimut, tenda, mck, senter, alat berat ada 14, layanan kesehatan, posko kesehatan, dan bantuan tenaga medis.

“Pasca gempa NTB, Kementerian BUMN akan berkoordinasi lagi dengan posko gempa. Semen Indonesia sudah kami minta untuk mendistribusikan semen ke sana, ada kapisitas yang tersedia untuk menampung semen disana. Ada gudang-gudang yang sudah disiapkan. Rekonstruksi pasca gempa yaitu berupa pembangunan rumah sementara. Bahkan sampai modal kerja untuk petani. Kementerian BUMN punya program bina lingkungan dan bantuan modal kerja, beberapa waktu lalu sudah ditetapkan 20% dari dana bina lingkungan itu,” jelas Hambra.

Asian Games Rp30 Triliun, Anggaran Bencana Lombok Hanya Rp38 Miliar?

Natalius Pigai, Aktivis Kemanusiaan menilai gempa Lombok yang meluluhlantakkan infrastruktur vital, menghancurkan ribuan rumah/gedung dan memakan korban tewas 548 jiwa perlu mendapatkan perhatian khusus. Apalagi suasana batin masyarakat menjadi galau ketika pemerintah baru mengucurkan dana Rp38 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari bantuan pemerintah untuk pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Oktober 2018 sebesar Rp810 miliar dan Asian Games Rp30 triliun.

Kecilnya anggaran merupakan bentuk ketidakadilan bagi korban gempa di Lombok NTB yang hanya puluhan milar rupiah jika dibandingkan dengan bantuan pemrintahan untuk acara seremonial yang mencapai ratusan miliar rupiah adalah potret nyata dan ketidakpedulian Pemerintahan Jokowi saat ini. Hal ini semakin membuktikan pemerintah tidak adil terhadap orang-orang miskin dan korban bencana alam yang saat ini sedang menderita. Bahkan pemerintah cenderung meninabobokan orang-orang kaya dan kaum elit.

Potret ketidakpedulian terlihat dari distribusi anggaran dimana soal-soal ceremonial menghabiskan anggaran begitu fantastis, seperti pertemuan bank dunia mencapai Rp850 miliar dan Rp30 Triliun untuk Asian Games yang diselenggarakan secara besar-besaran di atas penderitaan rakyat Indonesia. Pemerintah harus tahu bahwa bencana alam di Lombok telah menjadi perhatian dunia internasional, termasuk para atlet yang saat ini sedang berlaga di Asian Games.

Menurutnya, Pemerintah tentu memastikan adanya pemenuhan kebutuhan hak asasi termasuk sandang, pangan dan papan untuk korban bencana alam. Upaya-upaya pemenuhan remedial bagi korban termasuk korban gempa di Lombok menjadi urgensif. Oleh karenanya rakyat pantas kecewa pada Jokowi yang harusnya secara jujur menyampaikan kepada peserta Asian Games bahwa bangsa Indonesia sedang dalam musibah. Hal itu dilakukan agar menimbulkan simpati dari atlet negara-negara lain. Tindakan seperti itu wajar sebab kita berada di milenium kemanusiaan dimana pilar-pilar HAM dan intervensi kemanusian telah menjadi nilai universal tiap negara.

Pemerintah Telah Gelontorkan Rp1,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan total anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah pusat untuk menangani gempa Lombok mencapai Rp1,9 triliun. Jumlah tersebut merupakan akumulasi bantuan yang dikeluarkan BNPB dan sejumlah kementerian lain. Dari BNPB misalnya, sebanyak Rp 307 miliar yang digunakan untuk memperbaiki 5.000 rumah rusak akibat gempa Lombok. Kemudian untuk Kementerian Sosial Rp1,25 triliun di dalam rangka untuk memberikan santunan, paket sembako, dapur umum, bahan-bahan sandang, pangan, logistik termasuk tenda.

Terkait anggaran, untuk tahun 2019, dalam RAPBN 2019 yang sudah disampaikan Pemerintah ke DPR, Pemerintah sudah menyiapkan anggaran pada beberapa Kementerian/Lembaga seperti BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kemendes & Transmigrasi dan lainnya sekurangnya Rp1 triliun, yang dapat segera dicairkan pada awal tahun anggaran 2019, atau direalokasi/direvisi oleh kementerian/lembaga terkait di awal tahun 2019, untuk menjamin kelanjutan pemberian bantuan dasar dan perbaikan/pembangunan kembali paska bencana gempa.

Selain dana tersebut, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dalam RAPBN 2019 telah disiapkan Cadangan Bencana yang lebih besar, yang juga akan dapat digunakan untuk lanjutan bantuan dasar dan rehabilitasi & rekonstruksi sesuai kebutuhan untuk mengembalikan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana, termasuk untuk masyarakat Lombok.

“Antisipasi perencanaan tersebut sudah disiapkan pemerintah dari awal untuk melanjutkan dukungan Pemerintah dalam pembangunan daerah yang terkena dampak bencana di Lombok agar kembali normal,” tegas Sri Mulyani.

Sejak terjadinya gempa, Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat melalui belanja APBN 2018 yang dialokasikan pada beberapa kementerian/lembaga.

BNPB telah menyiapkan anggaran Rp1,1 triliun dalam Program Penanggulangan Bencana, yang digunakan sebagai sumber dana pertama untuk pemberian bantuan ke Lombok. Dari alokasi ini, telah dicairkan Rp557,7 miliar, antara lain untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda.

Sri Mulyani juga menyampaikan, bahwa tahap pertama santunan untuk perbaikan 5.000 (lima ribu) rumah yang rusak berat, dengan besaran santunan Rp50 juta/rumah, telah dicairkan. Adapun tahap kedua santunan perbaikan 5.000 rumah rusak berat, dan kemudian rumah rusak ringan/sedang masih sedang disiapkan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BNPB.

“Pemerintah terus melakukan pemeriksaan/verifikasi keseluruhan jumlah rumah yang rusak, sehingga dapat segera diberikan bantuan dan dibangun kembali,” ungkap Menkeu.

Beberapa kementerian/lembaga lain, lanjut Menkeu, juga telah menyalurkan bantuan, total sebesar Rp428,1 miliar, diantaranya:
  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp230 miliar untuk bantuan guru, tenda darurat pembelajaran, peralatan mobile & school kit;
  2. Kementerian PUPR Rp176,2 miliar untuk memobilisasi bantuan berupa mobil tangki air, mobil sanitasi, dumptruck, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat;
  3. Kementerian Sosial Rp12,6 miliar untuk bantuan logistik (sandang, pangan, tenda), santunan ahli waris, paket sembako dan pendirian dapur umum;
  4. Kementerian Kesehatan Rp7,8 miliar untuk logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi, orthopedic set, tenda pos kesehatan, logistik persalinan, dan peralatan kesehatan lainnya;
  5. Kementerian ESDM Rp1,5 miliar untuk pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian.
  6. Selain itu, TNI dan Polri juga telah memobilisasi pasukan dan peralatan untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban.


Baca :

Menkeu menjelaskan, dalam APBN 2018 untuk mengantisipasi kejadian bencana, telah disiapkan Cadangan Bencana sebesar Rp3,3 triliun, yang penggunaannya akan dikoordinasikan bersama BNPB.

Ia menyebutkan, BNPB telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk tambahan bantuan ke Lombok. Proses penyediaan tambahan anggaran ini dimaksudkan untuk menangani sejumlah kerusakan yang meliputi: rumah tinggal penduduk, sekolah, jalan, jembatan, gedung kantor pemerintah, pasar, dan sarana-prasarana sosial ekonomi lainya.

“Anggaran APBN 2018 disediakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali yang akan dipergunakan pada tahun 2018 ini,” jelas Sri Mulyani.

Selain anggaran untuk BNPB, menurut Menkeu, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk merealokasi dan merevisi anggaran dari kementerian/lembaga untuk memberikan percepatan bantuan bantuan bagi masyarakat Lombok, sesuai kebutuhan dan sesuai sisa waktu yang cukup untuk pelaksanaan dan pencairan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2018. (Red/Aktual)

Subscribe to receive free email updates: