Komisi II DPRD Batam Dandis Rajagukguk Tolak Sistem Penggajian Jukir

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ DPRD Kota Batam menolak sistem penggajian juru parkir (Jukir) di tahun 2019 mendatang. Menurut DPRD sistem gaji ini hanya akan menimbulkan masalah baru. Apalagi anggaran untuk menggaji Jukir ini setiap tahunnya sangat besar sampai Rp 23 miliar.

“Kalau sistem seperti ini, maka justru akan menimbulkan masalah baru. Kalau targetnya besar tetapi sebagian besar untuk gaji Jukir . Lah untuk kas daerah kan minim. Kalau saya bilang rugi,” kata wakil ketua komisi III Eki Kurniawan, Jumat (26/10).

Komisi II DPRD Batam Dandis Rajagukguk Tolak Sistem Penggajian Jukir
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Dandis Rajagukguk, ST.

Eki Kurniawan mengatakan bahwa penggajian Jukir ini nantinya sangat memungkinkan untuk macet. Apalagi kalau keuangan daerah defisit. Dan pemko akan kesulitan untuk menggaji seperti yang terjadi pada ratusan Satpol PP tahun lalu.

Selain itu, perekrutan Jukir ini nantinya juga akan menjadi masalah. Kemungkinan akan banyak titipan dari pihak-pihak tertentu.

“Jangan lagi lah terulang seperti kasus Satpol PP. Akan menjadi masalah baru kalau ini diterapkan,” katanya.

Politikus PPP tersebut juga pesimis bahwa setiap Jukir akan menyerahkan semua kutipan parkirnya.

“Bagaimana Dishub mengawasi semua Jukir yang ada. Jadi cari alternatif lain lah. Ini berat,” katanya.

Anggota komisi II DPRD Kota Batam Dandis Rajagukguk juga menolak sistem penggajian Jukir tersebut. Kecuali menambah pemasukan ke kas daerah maka hal tersebut bisa dilaksanakan.

“Katanya target Rp 30 miliar. Tapi kalau untuk gaji jukir Rp 23 miliar, lalu apanya yang tambah. Kan hanya Rp 7 miliar ke kas daerah. Ingat, itu kalau tercapai target,” katanya seperti dikutip dari Batampos.

Masalah utama adalah ketika target tak tercapai dan defisit anggaran Pemko Batam terjadi. Dipastikan, penggajian Jukir akan bermasalah.

“Kalau defisit, gaji tak lancar, maka kami juga nanti yang akan didemo,” katanya.

Menurut Dandis, Dishub harus bisa menyampaikan usul dan ide yang bisa diterima dan masuk akal. Intinya pendapatan daerah bertambah dari retribusi parkir.

“Seperti yang saya bilang tadi. Kalau pendapatan besar tetapi ke kas daerah kecil untuk apa. Dan ingat, Jukir tidak bisa dijamin akan menyerahkan semua hasil kutipan parkir ke Dishub,” tambahnya.

Baca :

Sementara itu, Kepala UPT Parkir , Alexander mengaku optimis bisa menghasilkan Rp 30 miliar. Meski diakui memang, bahwa Rp 23 miliar untuk Jukir. Dan ia tidak optimis bisa mengawasi semua Jukir yang akan digaji nantinya.

“Saya optimis bisa meraup itu. Tapi memang agak sulit,” katanya. (Red)

Subscribe to receive free email updates: