Laporan Awal Dana Kampanye Parpol di Sumut , PAN Rp35 Juta, Hanura Rp0

Detiknewsocean.com, Medan (Sumut) ~ DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara menjadi partai politik dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) terbanyak dibanding 15 parpol lain, yakni Rp35.655.000 Sementara Partai Hanura Sumut menjadi parpol paling sedikit LADK yaitu Rp0.

Hal ini terlihat dari LADK yang diserahkan seluruh parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut pada 22 September lalu. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Sumut, Partai Golkar menyusul terbanyak kedua menyerahkan besaran LADK dengan saldo awal pembukaan rekening Rp10 juta. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan masing-masing Rp5 juta.

Laporan Awal Dana Kampanye  Parpol di Sumut , PAN Rp35 Juta, Hanura Rp0
Ilustrasi

Lalu Partai Demokrat Rp2 juta, Partai Keadilan Sejahtera Rp1,1 juta, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia masing-masing Rp1 juta. Kemudian Partai Beringin Karya Rp634.942.00, Partai Nasional Demokrat dan Partai Bulan Bintang masing-masing Rp500 ribu.

Namun dari aspek kas bendahara partai sesuai data LADK, PKS menjadi parpol terbanyak yang melaporkan sebesar Rp101.100.000, disusul Partai Perindo sebanyak Rp12 juta. Terkhusus Golkar dan PKPI, mereka mencantumkan penerimaan dari calon legislatifnya yakni Rp1,2 juta dan Rp10 juta. Sedangkan mayoritas besaran kas bendahara dan rekening khusus parpol, berada di kisaran Rp1 juta ke bawah.

Ketua DPW PAN Sumut, Yahdi Khoir Harahap mengatakan, dana partai yang mereka laporkan ke penyelenggara Pemilu bersumber dari iuran pengurus, kader dan juga iuran dari semua caleg yang ikut berkompetisi di Pemilu 2019. Namun soal besaran angka sesuai yang pihaknya laporkan tersebut, dirinya tidak mengetahui persis. “Kan ada tim khusus yang menangani itu. Saya tidak tahu kali soal hal tersebut,” ujarnya.

Sementara Sekretaris DPD Partai Hanura Sumut Edison Sianturi yang juga dikonfirmasi Sumut Pos beberapa hari lalu menyebutkan, dana yang tersimpan di RKDK partainya masih nihil atau nol. Meskipun begitu, pihaknya telah mempersiapkan rencana untuk pengisian sekaligus penggunaannya setelah ada program kampanye yang akan dijalankan selama tahapan tersebut berjalan. “Sekarang masih nol. Jadi itu nanti akan kita isi setelah kita disiapkan rencana program kampanye. Saat inikan masih tahap awal,” katanya.

Disebutkan Edison, dari pengumuman DCT uang ditetapkan KPU Sumut, mereka akan menyusun rencana program kampanye sekaligus menyiapkan berapa perkiraan taksasi dananya. Setelah itu, baru laporan pendanaan di rekening dan penggunaannya dilaporkan juga secara berkala ke penyelenggara.

LADK Parlindungan dan Marnix Terbanyak

Sementara itu diketahui terkhusus LADK calon DPD RI asal Sumut yang diterima KPU, Parlindungan Purba dan Marnix Sahata Hutabarat menjadi calon terbanyak yang melaporkan dana awal pembukaan rekening senilai Rp50 juta. Disusul Faisal Amri Rp27 juta, Pdt Willem P Simarmata Rp15 juta, Abdul Hakim Siagian, Ali Yakub Matondang dan Raidir Sigalingging yang masing-masing Rp10 juta.

Lalu Sultoni Trikusuma Rp5 juta, Darmayanti Lubis Rp3 juta, Solahuddin Nasution Rp2 juta, Sutan Erwin Sihombing, Tolopan Silitonga, Dadang Darmawan Pasaribu, Dedi Iskandar Batubara, Badikenita Sitepu masing-masing Rp1 juta. Syamsul Hilal dan M Nursyam masing-masing Rp500 ribu, dan Muhammad Nuh hanya Rp250 ribu. Akan tetapi untuk dana di kas bendahara, petahana Darmayanti Lubis menjadi calon DPD RI terbanyak senilai Rp303 juta daripada 17 calon lainnya.

Komisioner KPU Sumut Benget Manahan Silitonga mengatakan, yang paling dipahami seluruh peserta pemilu termasuk calon DPD yakni harus selaras antara penggunaan dan laporan dana kampanye yang disampaikan ke pihaknya. “Jadi inikan masih awal. Baik RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) dan LADK memang wajib diserahkan peserta pemilu sebelum masa kampanye kemarin,” katanya seperti dikutip dari Sumutpos, Minggu (30/9).


Baca :

Keseragaman dari semua laporan dana kampanye peserta pemilu yang disampaikan nantinya, kata dia, akan menjadi bagian dari audit KPU sebelum hari pencoblosan. Termasuk disebutkan sumbernya dari mana dan penggunaan dana selama kampanye wajib dituangkan secara rinci.

Peserta pemilu harus mencatatkan seluruh aktivitas kampanye yang mereka lakukan. Sebab nanti semuanya itu akan diaudit. Apalagi nantinya ada tahapan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), itu mesti dicantumkan dengan jelas dan komprehensif,” terangnya. (Red)

Subscribe to receive free email updates: