Menkumham Usul Batam Jadi Provinsi Khusus atau Daerah Khusus Ekonomi

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli sudah mengusulkan Batam menjadi daerah khusus ekonomi dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu. Meski diakui Yasona, hal tersebut masih lama terealisasi. Tetapi diyakini menjadi daerah khusus, perkembangan Batam akan melejit.

Yasona di ruang kerjanya di gedung kementerian hukum dan Ham, Kuningan, Selasa (23/10) lalu mengatakan, bahwa Batam sudah didesain sebaik munkin sejak dulu. Tetapi akhirnya berantakan dengan semakin banyaknya kebijakan. Bahkan saat ini terkesan ada perebutan kekuasaan dengan banyaknya birokrasi di Batam.

Menkumham Usul Batam Jadi Provinsi Khusus atau Daerah Khusus Ekonomi
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoli.

“Jadi di Batam itu ada pemerintah kota, ada pemerintah otorita (BP Batam,red) ada juga provinsi. Jadi tak jelas, campur aduk semua kewenangan. Ini yang menjadi soal,” katanya.

Ia mengaku dalam rapat Kabinet, ia berharap Batam dibuat seperti model Daerah Khusus Ibukota (DKI). Menjadi provinsi khusus atau daerah khusus ekonomi.

“Jadi satu pemerintahan, dia yang mengatur semuanya. Izin semuanya dia yang ngatur,” katanya.

Bahkan harapannya, jangan hanya Batam, tetapi Kepri secara keseluruhan. Namanya bisa menjadi provinsi ekonomi khusus Kepri. Tetapi menurutnya, usul ini kemungkinan masih akan lama terlalu jauh dan masih butuh pembahasan lebih lanjut.

“Tapi lompatannya terlalu jauh. Saya sudah usulkan ini ke kabinet. Bila perlu daerah khusus ekonomi kepri. Formatnya seperti apa, nanti kita cari. Tapi formatnya, Batam didesainnya menjadi lebih otonom dalam hal ekonomi.Tetapi ini masih panjang dan jauh. Kalau ini jadi, maka perizinan juga tidak terlalu sulit,” katanya seperti dilansir dari Batampos.

Terpisah, komisi II DPR RI dari fraksi Golkar mengatakan, bahwa pertama kali terbentuknya daerah otonom Batam, perkembangan ekonomi sangat pesat. Tetapi pelan-pelan tergerus.Dan menurutnya, daerah pemekaran yang tumbuh pesat perekonomiannya dalam tempo lima tahun adalah Batam.

“Ini sebenarnya harus disyukuri. Dan memang patut disyukuri bahwa kita berada di daerah perbatasan yang sangat menguntungkan Batam,” katanya.

Tetapi beberapa tahun belakangan, muncullah masalah overlappingkewenangan. Di mana banyak pengusaha yang mengeluh mengenai perizinan. Banyak perizinan yang sudah selesai di BP Batam tertahan di Pemko Batam. Sebaliknya, ada perizinan yang ditunggu-tunggu Pemko Batam agar cepat diselesaikan di BP Batam. Misalnya, IMB yang tergadung kepada izin-izin lain di BP Batam.

“Nah kita harus akui, Batam itu maju karena adanya BP Batam. Kita tidak bisa memungkiri itu,” katanya.

Dan menurutnya, kerjasama antara BP Batam dan Pemko Batam harusnya bisa menjadikan Batam lebih kuat. Tetapi sayang, menurutnya, terlalu banyak tarik ulur kepentingan saat ini.

“Makanya kita berharap adanya keharmonisan di antara Pemko dan BP Batam,” katanya.

Anggota komisi II DPRD Kepri Onward Siahaan,beberapa waktu lalu mengatakan, Batam sudah bisa dijadikan provinsi khusus. Di mana sudah sangat memungkinkan. BP Batam dan Pemko Batam harus dijadikan satu agar tidak ada lagi tarik menarik kepentingan.

“Harus diakui dulu kita terhebat di Indonesia. Tapi itu dulu. Sekarang sudah jauh ketinggalan. Padahal fasilitas kita lengkap. Dan BP Batam tidak bisa terlepas dari kejayaan Batam, tetapi masih waktu dulu Otorita,” katanya.

Menurutnya, saat ini BP Batam terjebak dalam nostalgia erra 70-an. Kala itu masih era kejayaan Batam di era Habibie.

“Makanya harus dilebur ke Pemko Batam. Kita bentuk saja propinsi khusus. Menurut saya, Batam sudah sanggup,” katanya.

Dari segi pendapatan, Batam ini bisa diandalkan dari pendapatan pajak. Di mana nantinya DBH pajak ini bisa diperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pemerintahan daerah. Sementara dari segi penduduk, sudah memadai. Batam kini sudah memiliki penduduk lebih dari 1,3 juta jiwa.

“Untuk APBD kita ini memang sudah sangat mencukupi. Kalau untuk DBH pajak, kan bisa kita usulkan 80 persen untuk Batam dan 20 persen ke pusat. Seperti halnya di Aceh, di mana DBH Migas di sana juga 80 persen untuk daerah,” kata Sekretaris Gerindra Provinsi Kepri tersebut.

Baca :

Ia juga mengeluhkan selama ini, kinerja BP Batam tidak bisa diawasi oleh DPRD Batam atau DPRD Provinsi Kepri.

“Jadi kita tidak tahu mengenai keuangan dan sebagainya, katanya mereka langsung berhubungan ke pusat. Padahal pendapatan dari daerah ada,”katanya. (Red)

Subscribe to receive free email updates: