Reklamasi Tanjung Uncang Beroperasi Lagi, DLH Batam & Provinsi "Cuci Tangan"

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ Walau sempat dihentikan, hutan bakau yang dijadikan proyek reklamasi oleh PT Batam Steel Indonesia melalui kontraktornya PT Karya Bintan Gemilang, kelurahan Tanjung Uncang, Batuaji, kembali beroperasi.

Tak tanggung-tanggung, diketahui pihak pengembang langsung menambahkan 2 unit alat berat jenis beko dan bludozer untuk mengerjakan lokasi proyek, guna mepercepat pekerjaan. "Memang sempat dihentikan. Tapi setelah beberapa hari selesai RDP malah beroperasi kembali," ujar Sofyan, ketua RW 22 Tanjung Uncang.

Reklamasi Tanjung Uncang Beroperasi Lagi, DLH Batam & Provinsi "Cuci Tangan"
Ilustrasi Hutan Bakau yang dijadikan proyek Reklamasi

Padahal, lanjutnya, pihak Komisi I DPRD Kota Batam mau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sekalian membuat rekomendasi untuk warga sekitar, sebab sebelumnya belum ada kesimpulan. "Harusnya jangan kerja dulu lah. Tunggu siap dulu rapatnya. Apalagi Komisi I DPRD Batam mau mengadakan RDP sekalian membuat rekomendasi untuk warga sekitar. Eh malah sudah beroperasi kembali," kesalnya.

Aksi pembabatan hutan bakau itu pun membuat pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam dengan DLH Provinsi saling lempar tanggungjawab (cuci tangan). Dimana DLH Batam menyatakan jika perihal tersebut tanggung jawab pihak DLH Provinsi Kepri.

Sementara ketika dikonfirmasi terkait proyek reklamasi tersebut terhadap DLH Provinsi juga menyatakan bahwa belum ada laporan masuk dari DLH Batam.

Pembabatan itu juga mengundang kritikan masyarakat Batam. Hingga sudah masuk ke meja dewan kota Batam. Hal itu dilaporkan warga sekitar. Bahkan yang lebih parahnya lagi, didalam aksi pembalakan hutan bakau itu terkesan pejabat Pemko Batam dan BP Batam tutup mata, sebab sampai saat ini belum ada jalan kongkrit.

Sebelumnya reklamasi itu dihentikan atas rekomendasi hasil RDP yang dimediasi pada waktu lalu oleh pihak Komisi I DPRD Batam, dan setelah pihaknya melakukan sidak ke lahan tersebut. Selain itu juga, kegiatan reklamasi itu dikarenakan berdampak buruk bagi warga sekitar. Sebab proyek pembabatan hutan bakau tersebut hanya berjarak 3 meter dari rumah warga.

Warga Terserang Ispa

Keberadaan kegiatan reklamasi tersebut, diketahui ada beberapa warga sekitar yang mengalami penyakit Ispa dan penyakit cacar. Diduga kuat karena debu proyek berterbangan ke rumah-rumah sekitar, 'bagaikan langit dihujani debu'.

"Memang ada beberapa tetangga saya mengalami penyakit cacar. Bahkan malah berpindah-pindah ada penyakit sesak napas atau Ispa, dan diduga timbul saat ada proyek itu," ujar salah satu ibu-ibu seperti yang dilansir dari Haluankepri.

Alosius, salah satu tokoh masyarakat Tanjung Uncang mengatakan, pada dasarnya mereaka tak pernah melarang masuk yang namanya investor. Tapi sebagai pengusaha atau investor tolonglah di perhatikan warga sekitar.

Kemudian, lanjutnya, kepada pengusaha yang hendak masuk agar menaati aturan yang ada seperti yang ada di dinas-dinas terkait.

"Yang namanya pengusaha atau investor tak pernah kami larang, namun sebagai pengusaha tolonglah di perhatikan warga sekitar. Dan menaati aturan yang ada seperti yang dimaksud dinas-dinas terkait itu," tegasnya pria yang tinggal di perumahan Puri Pesona Indah.

Saat itu, Sofyan, Ketua Rw 22 Tanjung Uncang mengatakan, di dalam temuan sewaktu Komisi I DPRD Batam melakukan RDP bahwa PT Karya Bintan Gemilang tak mengantongi perijinan Cut and Fill nya.

Oleh karena itu, pihak Komisi I DPRD Batam meminta agar proyeknya tersebut dihentikan dulu sementara waktu, merujuk melakukan sosialisasi kepada warga terkait soal ijin Amdalnya dan mengurus surat perijiannya terkait proyek reklamasi tersebut.

Baca :

"Saat waktu RPD di Komisi I DPRD Batam bahwa mereka menemukan kalau perijinan seperti Cut and Fill nya tak ada sekali. Jadi pihaknya meminta kepada pimpinan proyek agar dihentikan dulu," katanya.

Warga Tanjung Uncang pun juga berharap dan meminta kepada pihak pengembang agar turun kelapangan untuk mengecek secara langsung. Pasalnya selama ada kegiatan itu tak pernah mereka turun kelapangan. "Jadi, kami minta kepada pengembang turunlah menyambangi masyarakat yang kena dampaknya. Biar dilihat secara langsung seperti apa dampaknya jika proyeknya berjalan," harapnya. (***)

Subscribe to receive free email updates: