Tim Gabungan Bawaslu, Panwascam dan Satpol PP Batam Tertibkan APK Liar

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ Tim gabungan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Satpol PP Kota Batam menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho dam spanduk yang terpasang secara liar di pinggir jalan protokol Kota Batam, Kamis (11/10) siang.

Disebutkan, bahwa penertiban APK liar tersebut berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam No 77/PL.01.5/kpt/2171/kota Batam/X/2018 tentang lokasi pemasangan APK pemilihan umum tahun 2019.

Tim Gabungan Bawaslu, Panwascam dan Satpol PP Batam Tertibkan APK Liar
Tim gabungan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Satpol PP Kota Batam menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho dam spanduk yang terpasang secara liar di pinggir jalan protokol Kota Batam, Kamis (11/10) siang.

Penertiban APK ini dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan kota Batam. Dimana dalam penertiban itu tim gabungan menurunkan secara paksa 47 spanduk dan 140an Baliho "liar", yang merupakan milik calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Mangihut, salah satu anggota Bawaslu kota Batam mengatakan, jika penertiban APK seperti spanduk dan baliho ini dibagi tiga tim. Penertiban ini dilaksanakan untuk APK yang masuk kategori liar. "Penertiban yang kami lakukan seluruh kota Batam yang dibagi dengan 3 tim yang melanggar aturan yang ada," kata Mangihut saat dikonfirmasi melalui telepon.

Jauh sebelum melakukan penertiban, Bawaslu Kota Batam melalui Panwascam sudah melakukan imbauan berulang-ulang kepada kontestan Pemilu 2019, namun tak diindahkan sehingga Bawaslu bersama aparat gabungan melakukan penertiban.

Sementara, Parlin, Ketua Panwascam Kecamatan Batuaji mengatakan, kalau penertiban ini sasarannya adalah keberadaan APK yang dianggap liar. Dan sebelumnya kita sudah memantau lokasi spanduknya. Karena sebelumnya pihaknya sudah memanggil seluruh Parpol dan hal itu sudah disepakati.

Dia juga menyampaikan, calon legislatif dari parpol boleh memasang spanduk atau baliho akan tetapi harus ada logo KPU dan Bawaslu. Kemudian parpol yang memasang spanduk dan baliho harus menuruti ukuran spanduk atau baliho yang ditentukan KPU Batam.

"Sebelum penertiban APK ini, kita sudah memanggil semua parpol untuk rapat terkait pembahasan pemasangan spanduk atau baliho dengan ukuran yang ditentukan. Hal itu juga disepakati bersama seperti harus ada logo KPU dan Bawaslu kota Batam," kata Parlin seperti dilansir dari Haluan Kepri saat melakukan penertiban di Simpang Base camp, Batuaji.

Katanya lagi, sah-sah saja parpol memasang spanduk dan balihonya asalkan sudah sesuai aturan dan melaporkan titik dimana lokasinya. Jika tak melapor dianggap liar. "Untuk pemasangan Baliho yang boleh dipasang maksimal berukuran 4×7 meter. Sedangkan Spanduk yang bisa dipasang maksimal berukuran 1,5×7 meter. Dan parpol harus melapor dimana lokasi yang dipasang spanduk atau balihonya," kata dia.

Ketika ditanya apa sanksi atau pelanggaran jika parpol tetap memasang spanduk atau baliho tak sesuai dengan aturan KPU, Parlin menyampaikan, kalau pelanggarannya masih persuasif dan apabila tetap membandel langsung dicopot.


Kemudian saat ditanya mengenai calon legislatif yang dua jabatan seperti ketua RT/RW dan LPM tersebut, Parlin juga mengakui seharusnya hal itu tak boleh terjadi. Apalagi sesuai dengan aturan Permendagri serta aturan Perwako. Oleh karna itu, terhadap caleg tersebut diwajibkan harus mengundurkan salah satu dari jabatannya.

"Sesuai dengan aturan Pemendagri serta aturan Perwako, bahwa seperti ketua perangkat RT/RW dan LPM tak boleh sama sekali jadi maju ke kursi dewan. Kemudian si calon nya harus mengundurkan salah satu dari jabatannya," paparnya. (Red)

Subscribe to receive free email updates: