Berikut Ini PR Besar Untuk Revisi UU Jaminan Fidusia

Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Membenahi celah sudah difidusia, difidusiakan kembali tanpa resmi tercatat.

Pencatatan objek fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dinilai masih belum mampu memberikan jaminan kepastian soal eksekusi. Alasannya, tak ada mekanisme tertentu untuk mengetahui peralihan objek fidusia kepada pihak ketiga, keempat dan seterusnya (refidusia objek fidusia, -red).

Persoalannya lagi, benda bergerak tak memiliki tanda kepemilikan yang kuat layaknya benda tidak bergerak yang kepemilikannya harus ditandai dengan sertifikat kepemilikan (vide: 616 KUHPerdata). Perbedaan ketentuan ini jelas melahirkan perbedaan konsekuensi, di mana benda tidak bergerak akan sulit dijaminkan kembali karena setiap orang akan melihat sertifikat kepemilikannya. Sebaliknya benda bergerak akan sangat mudah dipindah tangankan.

Berikut Ini PR Besar Untuk Revisi UU Jaminan Fidusia
Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF)

Artinya, kata Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Ricardo Simanjuntak penguasaan atas kebendaan tidak bergerak ini tak lantas diartikan sebagai ‘kepemilikan’, berbanding terbalik dengan dasar kepemilikan benda bergerak yang hanya ditandai dengan adanya ‘penguasaan’ atas benda tersebut (vide: pasal 1977 KUHPerdata). Padahal penguasaan atas objek fidusia jelas sangat mudah dialihkan. Akhirnya, kreditor akan kewalahan mengeksekusi objek fidusia manakala debitor cidera janji membayar hutang.

Sumirnya pengaturan soal kepemilikan objek fidusia itu jelas mengakibatkan rumitnya proses eksekusi objek fidusia oleh kreditor. Padahal, dokumen yang mendasari perjanjian kebendaan, baik bergerak maupun tidak bergerak bersifat eksekutorial atau setara dengan kekuatan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide: Pasal 224 HIR).

“Langsung eksekusi, tidak perlu diajukan gugatan lagi,” tukas Ricardo dalam Focus Group Discussion tentang Kajian Perubahan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jumat, (16/11).
Dasar Kepemilikan Benda Tak Bergerak
Dasar Kepemilikan Benda Bergerak
Pasal 616 KUHPerdata:
“Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.”
Pasal 1977 KUHPerdata:
“Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus
di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya.”

Pada praktiknya, Ricardo menyebut perpindahan benda bergerak yang tak memiliki dasar kepemilikan berupa sertifikat hak memang akan sulit dikenali di lapangan, terlebih jika barang itu telah berpindah tempat atau penguasaan.

Jika 1977 KUHPerdata dihubungkan dengan Pasal 1459 KUHPerdata yang mengatur soal perpindahan hak kepemilikan benda bergerak, maka tampak jelas bahwa perpindahan itu didasarkan pada adanya proses perpindahan/penyerahan penguasaan atas benda bergerak dimaksud.

Sekalipun ada sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda maksimal 50 juta seperti diatur dalam Pasal 36 UUJF soal pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, tetap saja tak akan menimbulkan efek jera.

“Andai denda dan sanksi penjara ditingkatkan pun, yang tadi Rp50 juta jadi Rp10 miliar, sanksi penjara ditambah, orang tak akan takut, karena kalau dalam bisnis orang terkadang lebih takut rugi ketimbang dipenjara,” tukas Ricardo.

Itulah mengapa Ricardo mengusulkan ketimbang memperberat sanksi lebih baik membangun sistem yang dapat memperkecil kemungkinan orang melakukan tindakan fraud atau kecurangan atas objek fidusia.

Secara teknis, memang kekuatan penjaminan atas objek fidusia terletak pada pencatatan, sehingga pencatatan berupa informasi kepemilikan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (vide: Pasal 18 UUJF) itu pulalah yang dapat menyetarakan fidusia dengan sertifikat kepemilikan. Sehingga, kata Ricardo, jangan sampai sistem pencatatan itu bermasalah karena memungkinkan satu objek fidusia tercatat atas nama banyak pemilik.

“Akhirnya saling gugat menggugat antar pemilik fidusia yang sudah tercatat tadi dan masing-masing lawyernya akan saling mengklaim bahwa objek fidusia yang dimiliki klien mereka telah sama-sama diterima pendaftarannya oleh Kantor Pendaftaran Fidusia,” kata Rocardo mencontohkan.

Mengingat jumlah kebendaan bergerak yang digunakan sebagai mekanisme untuk mendukung para pelaku bisnis memegang dominasi terbesar, maka mekanisme pencatatannya memang harus dilakukan dengan seakurat mungkin.

Guru Besar Universitas Indonesia, Rosa Agustina, menyebut di samping perlu adanya sanksi tegas tentang pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa izin kreditor, baik seluruhnya ataupun sebagian, dia juga mengusulkan adanya pengaturan soal sistem pendaftaran fidusia yang dilakukan secara elektronik dalam revisi UUJ. Sehingga pengawasan terkait objek-objek fidusia yang sudah difidusiakan kembali menjadi jelas terkontrol dalam sebuah database resmi kantor pendaftaran fidusia.

Selama ini, Rosa mengamati bahwa objek fidusia tertentu berupa benda yang tidak terdaftar/tidak memiliki nomor registrasi seperti mesin, misalnya. Bahkan, tidak terdapat identitas khusus yang dapat menandakan bahwa suatu objek sedang dibebani jaminan fidusia, sehingga objek yang bersangkutan rentan untuk dialihkan kepada pihak ketiga.

Usulan lainnya, kata Rosa, perlu adanya ketentuan terkait sertifikat jaminan fidusia yang ditandatangani secara elektronik, proses otentifikasi dan verifikasi sertifikat yang dicetak melalui sistem, serta buku daftar fidusia dalam bentuk elektronik.

Konsekuensi dari penerapan pendaftaran fidusia secara online itu, mengakibatkan kewenangan kantor pendaftaran fidusia dalam kaitannya dengan pendaftaran jaminan fidusia tak lagi relevan.

“Untuk itu perlu penataan organisasi mengenai fungsi kantor pendaftaran fidusia yang berada pada kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi kebijakan terkait fidusia, sementara wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia perlu ditarik ke level pusat,” jelas Rosa.

Jalan Lain

Sekalipun sifat dari jaminan fidusia memiliki kekuatan parate eksekusi (akta jaminan yang telah terdaftar dapat langsung dieksekusi), disebut oleh Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Alfeus Jebabun, bahwa untuk menghalang-halangi eksekusi objek jaminan fidusia tetap saja debitor seringkali melakukan perlawanan atas eksekusi tersebut dengan mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Parahnya, BPSK seringkali mengamini gugatan debitor dan merasa berwenang untuk mengadili perkara eksekusi jaminan fidusia.

Alfeus mencontohkan dalam kasus kredit motor atau mobil, akibat tak membayar tagihan kredit perusahaan pembiayaan pun menarik secara paksa mobil/motor debitor sesuai dengan UUJF yang memang memungkinkan kreditor untuk melakukan eksekusi langsung manakala terjadi wanprestasi.

Karena tidak terima, debitor akhirnya mengajukan gugatan kepada BPSK sehingga dikeluarkanlah putusan BPSK yang menyatakan bahwa penarikan mobil/motor itu tidak sah secara hukum. Berdasarkan catatan penelitiannya, Alfeus menyebut kejadian itu banyak sekali terjadi dan dapat dilihat dari beberapa gugatan di BPSK terkait jaminan fidusia, seperti Putusan BPSK No. 27/Pts/BPSK/VIII/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 dan Putusan BPSK No. 03/Pts/BPSK-Tangsel/II/2015 tertanggal 23 Februari 2015, dan sebagainya.

“Untungnya, Pengadilan MA selalu konsisten membatalkan putusan BPSK itu dengan alasan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat didasarkan perjanjian pembiayaan, jadi tidak termasuk sengketa konsumen,” kata Alfeus seperti dilansir dari Hukumonline.

Dalam berbagai putusan MA soal putusan BPSK yang mengamini gugatan fidusia debitor, disebutkan ketika suatu sengketa masuk ke dalam bagian perjanjian yang sudah didaftarkan maka itu bukan wewenang BPSK, mengingat perjanjian pembiayaan sama halnya dengan penyerahan hak milik secara perdata manakala terjadi wanprestasi sehingga tidak termasuk dalam sengketa perlindungan konsumen.

Baca :

“Dalam tiga tahun terakhir MA selalu membatalkan putusan BPSK, jadi sebetulnya putusan BPSK itu sudah niet ontvankelijke verklaard (NO) sejak awal,” kata Alfeus.

Berikut beberapa temuan LeIP soal putusan BPSK yang dibatalkan MA:

No.
Putusan
1.
Putusan No. 477K/Pdt.Sus/2011 (Haasri vs PT Astra Sedaya Finance)
2.
Putusan No 566K/Pdt.Sus/2012
3.
Putusan No. 27K/Pdt.Sus/2013 (Ny. Yusmaniar vs PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.
4.
Putusan No. 306K/Pdt.Sus/2013 (Zuraidah vs PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.
5.
Dst.

Subscribe to receive free email updates: