Detiknewsocean.com, Jakarta ~ Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding meyakini kadernya tak akan mengikuti acara Reuni Akbar 212. Menurut Karding, meski tak ada instruksi, kadernya enggan mendatangi acara itu karena sarat kepentingan politik.
"Tanpa diperintah tanpa dinstruksi mereka sudah mempunyai kesadaran bahwa sulit berada di sana karena indikasi 212 ini dimanfaatkan satu paslon untuk berkampanye," tegas Karding pada reporter, Jumat (30/11/2018).
 |
| Abdul Kadir Karding, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). |
Menurut Karding aksi ini tak perlu diteruskan sejak selesai pada 2 Desember 2016 lalu. Dengan diteruskannya aksi ini, Karding merasa sangat mungkin acara ini mendelegitimasi dan membangun politik dengan narasi simbol-simbol agama.
"Sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini justru akan jauh lebih baik jika umat kira didorong untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memperhatikan umat muslim," ucapnya.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku dirinya tak diundang untuk aksi Reuni 212. Namun jika ada kader yang mau ikut, dia tak akan melarang.
"Ya kepada kader-kader PKB tentu saya imbau tidak usah ikut-ikut dulu karena nanti terlalu padat, ya kita doakan saja saudara-saudara kita, tapi yang penting kepada kaum muslimin yang ikut mati kita jaga persaudaraan," jelas Imin di Gedung DPP PKB, Senen, Jakarta seperti dilansir dari Tirto.
"Ya kepada kader-kader PKB tentu saya imbau tidak usah ikut-ikut dulu karena nanti terlalu padat, ya kita doakan saja saudara-saudara kita, tapi yang penting kepada kaum muslimin yang ikut mati kita jaga persaudaraan," jelas Imin di Gedung DPP PKB, Senen, Jakarta seperti dilansir dari Tirto.
perwakilan Reuni 212, Habib Novel Bamu'min membantah bila acara mereka dinilai bermuatan politis. Ia justru menegaskan, pihak Silaturahmi Aktivis 212 yang mengandung muatan politik.
"Kita enggak ada kepentingan politik. Kita netral. Sementara Kapitra dan kawan-kawan itu dadakan, dan kepentingan politik, dan mengadu domba sangat kuat. Ini berbahaya," kata Novel saat dihubungi Tirto melalui telepon, pada Jumat (30/11/2018).
Novel memastikan, Reuni Akbar 212 tidak akan bermuatan politik. "Kamu melarang [adanya kampanye politik]. [Tapi] Kami cuma minta satu juta bendera merah putih dan bendera tauhid. Pakaian putih-putih. Jadi kita enggak ada agenda untuk dukung-mendukung, apalagi ke arah politik, karena ini acara kebersamaan," lanjut Novel.
- Relokasi Pedagang Terminal BRPS Tidak Pasti, Belum Mau Pindah
- Lanjutan Kasus e-KTP, KPK Periksa Politisi PKS Tamsil Linrung Sebagai Saksi
- PT. SOS Tidak Bayarkan Upah Gaji Karyawan Dalam Masa Cuti Hamil
- BP Batam Salurkan Dana BLU 9,6 M Bangun Jalan Menuju Galangan Kapal
- BPN Harus Dievaluasi, Sebab Dianggap Perusak Nawacita Jokowi
- 5 Kandidat Manajer Yang Bisa Gantikan Antonio Conte di Chelsea
- Berikut Panduan Lengkap Isi SPT Pajak 1770 S Pakai E-Filing
- KPK Pertimbangkan Banyak Hal Terkait Tuntutan Kepada Novanto
- Bawa Sabu 6 Kg, Penumpang Citilink Ditangkap Petugas Bea Cukai Bandara Hang Nadim Batam
- Dugaan Bentrok 2 OKP, Hendrick Aritonang: Kita Serahkan Sepenuhnya Kepada Kepolisian
Sementara itu Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menegaskan partainya secara tegas melarang kader untuk ikut acara Reuni Akbar Alumni (RAA) 212. Hal ini karena acara tersebut dianggap lebih berbau politis daripada keagamaan.
Inas tidak menjelaskan apakah larangan tersebut diberikan secara tertulis atau hanya imbauan lisan. Hukuman kepada yang tidak patuh terhadap larangan itu pun masih ditimbang dahulu. (Red)