Kepala BP & Ketua Kadin, Inginkan Batam Menjadi Kawasan Investasi Nyaman

Detiknewsocean.com, Batam (Kepri) ~ Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKPPB) Batam Edy Putra Irawadi menginginkan Batam menjadi kawasan investasi yang nyaman. Oleh karenanya, Ia ingin makna pelayanan itu didasari tanggungjawab, bukan kewenangan.

"Misalnya orang ini mau butuh apa. Pemko tau kalau dia butuh IMPB, maka langsung dikasih," kata Edy setelah melakukan serah terima jabatan (Sertijab) dengan mantan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo di Ruang Balairungsari, Gedung Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKPPB) Batam Edy Putri Irawadi P Batam, Batam, Rabu (9/1).

Kepala BP & Ketua Kadin, Inginkan Batam Menjadi Kawasan Investasi Nyaman
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKPPB) Batam Edy Putra Irawadi yang baru, usai serah terima jabatan bersama mantan Ketua BPKPPB Batam/wartakepri.

Menurutnya, proses bisnis sebenarnya simpel. Kalau simpel maka pelayanan itu dengan dasar tanggung jawab bukan dengan kewenangan. Tanggungjawab katanya bisa disatukan. Namun kewenangan berat untuk disatukan. "Tujuan Batam ini adalah melayani yaitu melayani investasi dan melayani pengusaha. Karena memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional," ucap Edy.

Kata Edy, dirinya ditunjuk sebagai Kepala BPKPPB Batam dalam rangka menunaikan amanat untuk merealisasikan kawasan Free Trade Zone untuk kepentingan investasi. Menurutnya tidak ada penyatuan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Walapun kata dia, Walikota Batam Batam menjabat ex-officio Kepala BP Batam. “Sama sekali tidak ada, dan juga tidak bisa disatukan,” ujar Edy.

Terkait rangkap jabatan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam, Edy mengatakan itu hal berbagi tanggung jawab dan bukan berbagi kewenangan. Ia menceritakan pengalaman yang hampir serupa, ketika itu ia menjabat sebagai deputi perniagaan industri. Namun ia juga menjadi ketua Indonesia National Single Window (INSW) melakukan kontrak swasta. “Itu dua lagi yang saya pimpin, tidak bisa disatukan, tetapi saya sharing tanggung jawab, bukan sharing kewenangan,” jelasnya.

Selain itu, nantinya tugas ex-officio Kepala BP Batam akan disusun, sehingga Walikota tidak bisa melakukan improvisasi. BP Batam sebagai Badan Layanan Umum (BLU) kuncinya ada di akuntabilitas, transparan dan memiliki tata kelola yang baik.

“Ada aturannya, BP Batam bertanggungjawab terhadap undang-undang,” katanya. Dalam masa transisi nantinya, Edy juga tetap optimistis Batam masih menarik bagi investor. Hal itu dikarenakan Batam itu merupakan bagian dari geopolitik dan geo ekonomi.

“Thailand juga tidak mau mengerjakan manufaktur lagi, jadi nanti investor bisa ke Batam, kita juga punya free trade agreement,” ucapnya. Terkait pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), Edy menyatakan harus punya 4 pungsi. Pertama adalah layanan mandiri. Yaitu menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha siapapun.

Kedua, konsultasi layanan berbantuan dan ketiga, klinik berusaha. Maka kalau ada kasus maka harus diselesaikan di tempat. Keempat, konsultasi umum. Karena seseorang yang mau investasi di Batam ini pasti melihat apa yang tersedia dan izinnya bagaimana.

"Kemudian saya juga harus melaporkan mengenai perkembagan investasi, terkait apa masalahnya dan kenapa masih ada lokasi-lokasi yang sebelumnya produksi dan sekarang hilang," ucap Edy

"Ada beberapa kekayaan negara yang dikelola oleh BP Batam, yaitu pelabuhan, bandara, rumah sakit dan lain-lainnya. Artinya ini adalah aturan, saya akan memberikan dan jangan sampai saya salah kerena membuat ex-officio melakukan improresasi, karena Batam ini adalah selling point ekonomi dan saya mempunyai batas waktu, yaitu sampai 30 april mendatang,' bebernya seperti dilansir dari Haluankepri.

Mantan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, Batam ini punya potensi dan bagi dia Batam harus bisa berkembang dan maju lagi.

Dijelaskan Lukita, ketika ada kesempatan dia kemudian hari untuk datang ke Batam, dia betul-betul ingin menjadi bagian dari pada Kota Batam melalui BP Batam untuk bisa memberikan kontribusi sebagai seorang kepala BP untuk bisa membuat Batam menjadi lebih baik.

"Memang setelah datang di Batam hal itu bukanlah hal yang mudah, karena saya kira tantangannya banyak yang harus diselesaikan. Tapi buat saya dan kawan-kawan kita harus bisa melakukan sesuatu, memperbaiki apa-apa yang masih kurang khususnya di organisasi BP Batam", ucap Lukita

Sekarang alhamdulillah ucap lukita, beberapa pelayanan sudah membaik, yang mana dulunya dikeluhkan terkait IPH, pengalokasian lahan, direktorat lalulintas barang. Ini yang menurut saya yang sangat gembira, karena kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kota Batam.

"Adanya hasil tentang perkembangan dan kemajuan tentunta sangat menyenangkanbagi kami", ucap Lukita. Dijelaskannya pelayanan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab dia selama memimpin BP Batam dan bersama dengan seluruh jajarannya. Pelayanan yang bagus hal wajib bagi abdi negara.

Dia berharap keberlanjutan perbaikan pelayanan kedepannya lebih dipertahankan. Sebagai abdi negara dan lembaga pelayanan publik tugas utamanya adalah melakukan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Hal itu tentu tidak mudah, akan tetapi komitmen itu harus ada

"Hal yang membahagiakan bagi saya, bahwa secara organisasi BP Batam mulai meningkatkan dan memperbaiki, terutama meningkatkan pelayanan-pelayanan publik yang merupaka tanggung jawab bagi BP Batam," tutupnya.

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Batam menilai, kebijakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution mengganti Kepala Badan Pengawasan (BP) Batam, sangat tak singkron dengan apa yang diinstruksikan Presiden RI, Joko Widodo.

Sehingga di dalam kebijakan tersebut banyak menimbulkan persepsi yang membingungkan bagi banyak kalangan dan para investor lokal maupun investor asing, untuk berinvestasi di Batam dan Kepri.

Ketua Kadin Kota Batam, Ir Jadi Rajagukguk mengatakan, sejak kedatangan Menko pada tanggal 13 Maret 2016 silam, sudah banyak membuat kebijakan yang membingungkan. Sehingga akhirnya menimbulkan masalah dalam perekonomian Batam.

"Pertama, Menko itu menawarkan membuat atas perubahan status Batam dari Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai kebijakan ekonomi daerah. Namun, setelah itu agenda KEK dibatalkan," kata Jadi Rajagukguk, Rabu (9/1) siang.

Gak taunya, ungkap Jadi, tiba tiba Kepala BP Batam dari Mustafa Widjaja di ganti Hatanto, dan penggantian tersebut pun, kita tidak tau apa yang melatarbelakanginya. "Pertanyaanya, apakah Mustafa Widjaja tidak cakap dalam bekerja ataupun kepemimpinan nya, hingga kini kita tidak tau," tanya Jadi.

Padahal, imbuhnya proses pemilihan Mustafa Widjaja sebagai Kepala BP Batam itu, sudah sesuai dengan aturan serta mekanisme yang ada. "Yaitu, dengan mengikuti fit dan proper test. Namun tiba tiba di ganti, dan kami tidak mengetahuinya," ujar Ketua Kadin Batam.

Kemudian, ucapnya, setelah beberapa waktu ternyata kebijakan Hartanto tersebut didalam memimpin, serta mengambil kebijakan tidak lebih baik dari Mustafa Widjaja. Sehingga di kebijakannya itu menimbulkan ada masalah di masyarakat Kota Batam.

"Lalu muncul isu dualisme kepemimpinan di Kota Batam dan banyaknya protes di warga. Padahal, tugas BP Batam dan Pemko Batam tidak ada saling bertabrakan, bahkan saling mendukung dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur," terangnya.

Ironisnya, ungkap Jadi, tidak lama, Hartanto diganti dengan Lukita, agar melakukan sebuah perubahan yang lebih baik antara keduanya.

"Selama kepemimpinan Lukita, telah lakukan banyak perubahan di Kota Batam, karena dia telah melibatkan banyak pihak untuk mampu meningkatkan perekonomian, khususnya itu di bidang UKM dan pariwisata. Sehingga, dia memberikan sebuah peningkatan di bidang UKM dan pariwisata Batam," papar Jadi lagi.

Artinya, Lukita lebih baik dari Hartanto dalam mengatasi permasalahan dan pertumbuhan perekonomian Batam, dengan sistim strategi UKM dan pariwisata, sebagai ekonomi nyata di masyarakat. "DI saat perekonomian Batam mulai bangkit, tiba tiba muncul pula isu ex officio. Sehingga muncul persepsi di masyarakat Kota Batam, hingga menimbulkan kegaduhan dari dunia maya dan media massa," terang Jadi.

Setelah mendapatkan sebuah tanggapan dari masyarakat, dari para pelaku usaha, maupun dari para investor, gak taunya Menko Darmin kembali mengganti Lukita Darmansyah Tuwo dengan Edy Putra Irawadi. "Dengan agenda, untuk persiapan ex officio Walikota Batam tanggal 30 April 2019, paling lambat. Nah, ini maksut serta tujuannya apa lagi, sehingga memunculkan kembali sebuah persepsi di masyarakat dan investor," papar Ketua Kadin Batam.

Sebelumnya, kata Jadi, padahal kami sudah mengusulkan untuk melakukan perubahan maupun ex officio tersebut setelah Pemilu. "Apa Menko itu tidak memikirkan dampaknya kepada sistem pelayanan kepada masyarakat dan para investor. Sebab, kepemimpinan Edy Putra Irawadi hanya menjalankan tugas serta perannya selama 100 hari ke depan," ungkap Jadi Rajagukguk.

Sementara, ucapnya, sebagai pemimpin baru tentu Edy akan melakukan adaptasi kembali untuk ke dalam, ke instansi instansi, maupun ke masyarakat. "Belum lagi, dengan agenda Pemilu serentak 17 April 2019, yang juga tinggal 100 hari lagi. Sementara, tugas khusus Edy sekalu Kepala BP Batam, untuk mempersiapkan ex officio," imbuhnya.

Terkait apa yang sudah dilakukan Menko ini, ungkap Jadi, bertolak belakang dengan yang diinstruksikan Presiden Jokowi, ketika Rapim Kadin se Indonesia di Solo. "Presiden RI menginstruksikan kepada semua pihak kementerian untuk tidak banyak aturan ini dan itu, Sehingga, menghambat terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam, maupun Indonesia," ucap Jadi.

Baca :

Pada prinsipnya, sebut Jadi, untuk kedepanya negara yang cepat mengalahkan negara yang lambat, bukan negara besar itu mengalahkan negara yang kecil, maupun negara yang kuat mengalahkan negara yang lemah.

"Sekarang, apa yang sudah dilakukan Menko Darmin, bertolak belakang dengan apa yang diinstruksikan Presiden. Sehingga merugikan banyak pihak dan investor, sebab tak sinkron dengan agenda perbaikan ekonomi nasional," pungkas Ketua Kadin Batam. (***)

Subscribe to receive free email updates: