Ancam Kebebasan, Ketua DPR Pastikan Pengkajian Ulang RKUHP soal Pers

Ancam Kebebasan, Ketua DPR Pastikan Pengkajian Ulang RKUHP soal Pers
Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet. (NNC/Dominikus Lewuk)

Jakarta
, Detiknewsocean.com ~
Sejumlah perwakilan komunitas pers menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo di sela-sela aksi unjuk rasa yang berlangsung di sekitar gedung DPR, Selasa, 24 September 2019. Berlangsung di ruang Direktorat Pam Obvit Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pertemuan berlangsung tak sampai 20 menit.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Abdul Manan mengatakan mereka datang untuk menyampaikan petisi terkait pasal-pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berpotensi mengancam kebebasan pers.

"Kami menyampaikan petisi, menolak pasal-pasal di dalam RKUHP yang kami anggap mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers," kata Abdul Manan yang ditemui seusai pertemuan, melansir dari Nasional.Tempo, Sabtu (28/09/19).

Dalam perwakilan komunitas pers dalam pertemuan itu yang hadir ialah Abdul Manan, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana, Ketua Dewan Pertimbangan IJTI Imam Wahyudi, Direktur LBH Pers Ade Wahyudin, Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) Hendrayana, Direktur CAJ Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Dar Edi Yoga, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), LBH Pers dan perwakilan Dewan Pers Jamalul Insan.

Manan menyebutkan ada 10 pasal yang dianggap akan mengancam kebebasan pers dan demokrasi. Yakni pasal penghinaan presiden/wakil presiden, penghinaan terhadap pemerintah, hasutan terhadap penguasa, penyiaran berita bohong, berita tidak pasti, penghinaan terhadap pengadilan, penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, pencemaran nama baik, dan pencemaran orang mati.

Manan berujar komunitas pers bukannya menolak revisi terhadap KUHP yang merupakan kitab peninggalan kolonial Belanda. Namun dia menegaskan revisi harus mencerminkan semangat reformasi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan anggota dewan legislatif akan kembali meninjau Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berkaitan dengan kebebasan pers.

Itu disampaikan pria yang karib disapa Bamsoet itu saat menerima sejumlah perwakilan dari sejumlah perwakilan lembaga pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9)

"Tak mungkin DPR mematikan gairah jurnalistik. Apalagi, saya juga masih tercatat sebagai wartawan. Jikapun ada pasal-pasal yang dianggap berpotensi menghambat pertumbuhan insan pers, DPR RI siap membuka pintu dialog selebar-lebarnya," kata Bamsoet.

Pasal-pasal yang disoroti insan jurnalis bakal mengancam kebebasan pers, kata Bamsoet, adalah Pasal 219 tentang Penghinaan Terhadap Presiden, Pasal 241 tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah, Pasal 247 tentang Hasutan Melawan penguasa, Pasal 262 tentang Penyiaran Berita Bohong dan Pasal 263 tentang Berita Tidak Pasti.

Kemudian Pasal 281 tentang Penghinaan Terhadap Pengadilan, Pasal 305 Tentang Penghinaan Terhadap Agama, Pasal 354 Tentang Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum atau Lembaga Negara, Pasal 440 Tentang Pencemaran Nama Baik, serta Pasal 446 Tentang Pencemaran Orang Mati.

Bamsoet mengatakan Komisi III DPR nantinya akan menilik lebih jauh dan mengajak pers untuk duduk bersama dalam membahas pasal-pasal dalam RUU yang jadi inisiatif pemerintah tersebut.

Bamsoet menjanjikan anggota legislatif duduk bersama untuk membahas pasal dimaksudkan agar kedua belah pihak saling mengetahui latar belakang munculnya pasal tersebut.

"Termasuk juga perwakilan pers bisa mengetahui lebih jauh latar belakang hadirnya pasal-pasal tersebut, sehingga pers tidak berburuk sangka kepada DPR RI," ujar pria yang juga pernah berkarier sebagai wartawan pada masa Orde Baru tersebut.

Terakhir, Bamsoet juga menekankan RKUHP nantinya diharapkan pula bisa menghadirkan kepastian hukum kepada pers. Ia meminta kepada pers untuk tidak terlibat dalam pemberitan hoaks dan tak mudah terprovokasi dengan berita yang tidak benar.

"Berbagai pasal-pasal yang menjadi sorotan insan pers tadi, kita pastikan bukan untuk mengebiri kebebasan berpendapat maupun kemerdekaan pers," ujar dia.

"Perumusan pasal-pasal tersebut akan kita kaji kembali dengan melibatkan insan pers, sehingga niat baik dari DPR RI dan pemerintah bisa sejalan dengan niat baik pers," sambung Bamsoet.

Sehari sebelumnya, di sela-sela aksi mahasiswa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan sejumlah RUU Kontroversial lainnya, komunitas pers pun telah menyampaikan penolakan mereka atas 10 pasal. Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana mengatakan 10 pasal yang ditolak tersebut mengancam kebebasan pers di Indonesia yang merupakan hak asasi manusia yang seharusnya dijamin, dilindungi, dan dipenuhi dalam demokrasi.

"Pasal-pasal dalam RKUHP akan berbenturan dengan UU Pers yang menjamin dan melindungi kerja-kerja pers," katanya, Selasa (24/9).

Lihat juga:

(DNO/Tempo/CNN/ctr/kid)

Subscribe to receive free email updates: