Perbaiki Sistem, Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI Kunjungi BP Batam

Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI yang melakukan kunjungan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam pada, Kamis (6/9/2019). (Istimewa/HK)


Batam (Kepri), Detiknewsocean.com ~ Sekretariat Jenderal (Sekjen) dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam pada, Kamis (6/9/2019).

Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Biro Keuangan BP Batam Siswanto, Kepala SPI BP Batam Agung Prasetya Adi, Direktur Rumah Sakit BP Batam Sigit Riyarto, serta perwakilan unit kerja di lingkungan BP Batam.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewi Pusporini mengatakan bahwa tujuan kunjungan ke BP Batam adalah dalam rangka meninjau sistem tata kelola PNBP yang ada di BP Batam secara keseluruhan sehingga menjadi good and clean Government.

“Kami menginginkan informasi dari BP Batam mengenai pengelolaan PNBP terkait piutang, tetapi yang kami terima itu sungguh luar biasa ternyata di sini sudah systemize sekali,” ungkap Dewi.

Lanjutnya, Kamis sangat menginginkan kerjasama lebih lanjut agar ada perbaikan pada sistem penerimaan kami di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian.

“Dalam bidang perencanaan dan keuangan ini lebih difokuskan kepada pengelolaan yang digunakan serta saran dan masukan monev kinerja yang lebih kepada proses seperti penggunaan aplikasi,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Biro Keuangan BP Batam Siswanto mengapresiasi kunjungan Sekretariat Jenderal DPR RI, “untuk itu, BP Batam siap membantu secara keseluruhan perbaikan sistem di sana, sehingga bisa memberi efek yang positif di DPR RI.

Dijelaskan bahwa Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan BP Batam adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2011 bahwa seluruh penerimaan dikelola sendiri.

“Sementara, PP Nomor 23 Tahun 2005 ialah rujukan bagaimana Pengelolaan Layanan Umum kemudian Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pembayaran Pelaksanaan APBN, serta Peraturan Kepala BP Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BP Batam,” jelas Siswanto.

Siswanto menambahkan, Sumber PNBP BP Batam berasal dari Pengelolaan Lahan, Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Pengelolaan Air dan Limbah, Rumah Sakit, dan Kantor Pusat.

“Dengan pengelolaan keuangan BP Batam yang sistematis mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Perumusan Kebijakan guna meraih good and clean government sehingga dalam Laporan Keuangan BP Batam sudah tiga kali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” kata Siswanto seperti dikutip dari Haluan Kepri.

“Mekanisme penanggulangan piutang yang bermasalah adalah dengan menerbitkan surat peringatan atas piutang yang belum dibayar, pengenaan denda terhadap faktur yang terlambat dibayarkan, melakukan tindakan penyerahan Piutang di atas 2 tahun kepada KPKNL,” pungkasnya. (DNO/HK/Cw63)

Subscribe to receive free email updates: