Wajib Hukumnya, Perusahaan Beri Pesangon Pekerja yang Terkena PHK Karena Efisiensi

Detiknewsocean.com - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diatur dalam Pasal 150 s/d Pasal 172 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mendefinisikan PHK adalah “Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha”.

Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama tiga bulan.

Wajib Hukumnya, Perusahaan Beri Pesangon Pekerja yang Terkena PHK Karena Efisiensi
Foto: Ilustrasi PHK (Tim Infografis Finance.Detik: Zaki Alfarabi)

Sebenarnya melakukan efisiensi tenaga kerja di perusahaan diatur dalam UU ketenagakerjaan tentang PHK pada pasal 164 ayat 3 yang mengatakan “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, …”

Jika Perusahaan ingin melakukan PHK, diperlukan izin dari LPPHI hal tersebut tertulis dalam Pasal 152 yang berbunti sebagai berikut :

(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya.

(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).

(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

Dalam pasal tersebut memang pengusaha sebagai pihak pemberi upah diperbolehkan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada buruh/pegawai/karyawan mereka karena alasan efisiensi. Namun pada praktik dan hitung-hitungan perihal pesangon tidaklah mudah.

Ada beberapa syarat selain pemenuhan pemberian pesangon, pada bab perjanjian kerja sama, terdapat kondisi-kondisi tertentu agar perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja, seperti membuktikan bahwa adanya kerugian dengan laporan keuangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena perusahaan melakukan efisiensi, maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar dua kali (2x) menurut masa kerja. Jadi, jika halnya masa kerja pekerja kurang dari satu tahun, maka pekerja berhak mendapatkan uang persangon sebesar dua kali upah per bulan.

Berdasarkan Pasal 164 ayat (1) PHK dapat dilakukan jika perusahaan tutup permanen dan jika perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun terus menerus, maka besarnya nilai pesangon yang harus dibayarkan adalah 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4).

Sedangkan untuk klaim bahwa perusahaan mengalami kerugian, harus dibuktikan dengan hasil audit oleh akuntan publik sesuai Pasal 164 ayat (2). Meski demikian proses PHK ini harus melalui mekanisme perundingan dengan pekerja/buruh maupun serikat pekerja/buruh, sebelum nantinya diajukan untuk mendapatkan penetapan dari PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).


Masa Percobaan Kerja

Mengenai masa percobaan kerja, Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanmengatur sebagai berikut:

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan menambahkan, masa percobaan selama 3 bulan ini hanya boleh diadakan dalam satu kali masa kerja.


Pesangon Pekerja yang Terkena PHK Karena Efisiensi

Ketika Anda terkena PHK, Anda layak mendapatkan pesangon, hal tersebut dapat kita jumpai pengaturannya dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yangberbunyi:

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena perusahaan perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian dua tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur), tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan bahwa pekerja berhak atas uang pesangon sebesar dua kali (2x) menurut masa kerja, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Oleh karena masa kerja Anda kurang dari satu tahun maka, dalam hal ini Anda berhak mendapatkan uang persangon sebesar dua kali upah per bulan.

Mengacu pada ketentuan di atas, jika Anda di-PHK karena efisiensi perusahaan, maka Anda berhak atas uang pesangon sebesar 2 (satu) kali upah per bualan.


Langkah Hukum Jika Pengusaha Tidak Mau Bayar Pesangon

Jika halnya apabila pengusaha tempat pekerja bekerja itu tidak memberikan pesangon berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas, maka tentu hal tersebut tidak dibenarkan. Karena ini menyangkut hak yang diterima pekerja, adapun langkah hukum yang dapat dilakukan adalah Pekerja wajib menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yakni melalui perundingan lewat forum bipatrit. Jalur bipartit adalah suatu perundingan antara pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Perundingan bipartit ini harus dilaksanakan paling lambat 30 hari berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PPHI. Apabila perundingan bipartit ini gagal atau pengusaha menolak berunding, maka penyelesaian kemudian ditempuh melalui jalur tripartit yaitu mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan (Pasal 4 ayat (1) UU PPHI). Jika perundingan di jalur tripartit ini masih buntu, penyelesaian perselisihan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Baca juga:
Kecelakaan Kerja: Suranto Pekereja PT. LLS, Tewas Tertimpa Plat Besi
Calon TKI Ilegal Menuju Malaysia Ditangkap Ditpolair Polda Kepri
Tak Ada Beri THR, Ratusan Pekerja PT PSS Mengadu ke FSPMI Sumut
Terkait Kebijakan Kemenaker, Disnaker Sumut Buka Posko Pengaduan THR
PT. SOS Tidak Bayarkan Upah Gaji Karyawan Dalam Masa Cuti Hamil

Dasar hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-78/Men/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Kepmenakertransaker Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan dan diubah kedua kalinya dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-111/Men/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Pasal 35A Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-78/Men/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan.
Sumber:
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7010/pesangon-pekerja-yang-terkena-phk-karena-efisiensi/
https://blog.payrollbozz.com/uu-tentang-phk-pemutusan-hubungan-kerja-karena-efisiensi/
https://www.kompasiana.com/andri.yunarko/54f964f2a333116c048b4c4a/perusahaan-tutup-karena-rugi-berapa-pesangon-saya

Subscribe to receive free email updates: